Paripurna DPRD Tulungagung, Penyampaian LKPJ 2025

TULUNGAGUNG,rajawali1news.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025 dirangkai dengan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pada Jumat (27/3).

Bertempat diruang Graha Wicaksana gedung DPRD Tulungagung, jalan RA. Kartini Tulungagung, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo beserta Wakil Bupati Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Tulungagung, Plt Sekda, Asisten, staf ahli, Kepala OPD dalam lingkup Pemkab Tulungagung, Camat se kabupaten Tulungagung serta anggota DPRD.

Dalam prosesi rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Marsono,S.Sos tersebut dimulai dengan pembacaan berita acara oleh Sekretaris DPRD, Rahadi P. Bintara,
yang menjelaskan secara rinci penyerahan dokumen LKPJ di hadapan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Forkopimda, serta seluruh kepala perangkat
daerah.

Acara berlangsung tertib, khidmat dan penuh nuansa formal serta betapa pentingnya laporan ini sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dengan dilanjutkan dengan pembacaan sorotan utama rapat juga tertuju pada pemaparan perubahan Propemperda 2026 yang disampaikan oleh Yudha Sawung Permadhi Anggota komisi A dari fraksi PDI Perjuangan dengan memaparkan penyusunan Propemperda tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses panjang dan berlandaskan Keputusan DPRD Nomor 188/12/21.04/2025 serta hasil supervisi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Perubahan dilakukan setelah adanya asistensi dan supervisi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur pada 9 Desember 2025. Terdapat sebanyak 38 Ranperda telah melalui tahapan evaluasi dan penyesuaian, sehingga siap
dibahas secara bertahap sepanjang tahun 2026,” ungkapnya.

Ranperda tersebut dibagi ke dalam tiga masa sidang:

1. Masa Sidang II (Januari–April 2026)
   Fokus pada isu sosial dan pelayanan publik, seperti pencegahan stunting,
   kesejahteraan sosial, perkawinan usia dini, pengelolaan sampah, hingga penguatan
   BUMDes.
2. Masa Sidang III (Mei–Agustus 2026)
   Menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan, pengawasan, serta infrastruktur,
   termasuk pengaturan minuman beralkohol, perlindungan disabilitas, serta
   pengembangan sistem digital dan teknologi informa.
3. Masa Sidang I (September–Desember 2026)
   Mengarah pada kebijakan strategis jangka panjang, seperti pembahasan APBD,
   perlindungan petani, sistem kesehatan daerah, pendidikan, hingga pengelolaan
   lingkungan hidup.

“Kerangka regulasi ini diharapkan menjadi instrumen konkret dalam menjawab tantangan
pembangunan daerah secara berkelanjutan, ” Yudha mengakhiri pembacaannya.

Pada kesempatan itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam sambutannya menyampaikan capaian prestasi Pemkab Tulungagung selama tahun 2025.

“Suatu prestasi pada kami, yang mana pertumbuhan ekonomi daerah mencapai angka 5,75 persen melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen, dan pertumbuhan perekonomian kita melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawatimur, ” katanya.

Bupati melanjutkan, bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari pengelolaan APBD yang berkualitas, dimana pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar 3,043 triliun rupiah atau 105,98 persen dari target yang ditetapkan.

” Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita menjadi salah satu sektor yang menunjukkan kinerja signifikan dengan capaian 902,3 miliar rupiah atau 114,33 persen dari target, ini pertanda meningkatnya kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan, ” lanjut bupati.

Masih kata bupati Gatut Sunu yang akrab disehut GS, bahwa sepanjang tahun 2025 Pemkab Tulungagung juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional.

” Selain pertumbuhan ekonomi, berikut diantaranya prestasi yang kita capai, antara lain : peringkat tujuh (7) terbaik nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Goverment Award (IGA) 2025, Golden Trophy Top Digital Award 2025 melalui RSUD dr. Iskak, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama.

“Guna meringankan beban masyarakat, pemkab Tulungagung menerapkan berbagai kebijakan strategis, seperti pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian stimulus pajak PBB, serta penyelenggaraan bazar UMKM dalam kegiatan car free day, ” tambah dia.

“Demi kebaikan dan kemajuan Tulungagung, kami tetap terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan, ” pungkasnya.

Setelah acara paripurna berakhir, acara dilanjutkan dengan Halal Bihalal yang dipercaya merupakan tradisi luhur bangsa yang sarat nilai kebersamaan, saling memaafkan dan tenggang rasa dengan dipandu oleh ketua DPRD Marsono dengan mengatakan, “Mari kita jernihkan hati, rekatkan kembali hubungan yang mungkin sempat renggang, serta saling memaafkan dengan lapang dada. Keikhlasan dalam meminta dan memberi maaf akan mempererat persaudaraan kita sebagai satu keluarga besar pemerintah kabupaten Tulungagung,” ucap Marsono, S.Sos. (bam)