Kajian Stunting Jadi Fondasi Kebijakan, Wakil Bupati Pulang Pisau Tekankan Rekomendasi Harus Berdampak Nyata

Foto : Wakil Bupati, H Ahmad Jayadikarta.

PULANG PISAU,Rajawali1news.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menegaskan bahwa kajian efektivitas kebijakan konvergensi stunting harus mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Kegiatan Ekspose Awal Kajian Efektivitas Kebijakan Konvergensi Stunting dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Pulang Pisau yang digelar di Aula Bapperida.

Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati, H Ahmad Jayadikarta, mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan daerah karena tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting, ujarnya, Kamis 25 Juni 2026.

Menurutnya, kajian yang sedang disusun harus berbasis data dan bukti ilmiah sehingga mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas berbagai program yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui penguatan konvergensi lintas sektor. Seluruh unsur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tenaga kesehatan, kader, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menjalankan program.

Selain itu, penanganan stunting harus menyentuh akar persoalan, mulai dari pemenuhan gizi ibu dan anak, pola asuh, akses layanan kesehatan, sanitasi, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan keluarga hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Pulang Pisau agar setiap intervensi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Jayadikarta juga menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah desa, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai ujung tombak pendampingan keluarga sasaran. Di sisi lain, sistem data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan harus terus diperbaiki agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Melalui ekspose awal ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap tim kajian dapat bekerja secara profesional, independen, dan objektif sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan RKPD, penganggaran daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama mewujudkan generasi Pulang Pisau yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. (RHN)