Pemkab Pulang Pisau dan BNK Gelar Tes Urine bagi 152 Pejabat Eselon III

Ket. Foto : Bupati Pulang Pisau (H. Ahmad Rifa’i) dan Kepala BNK Pulang Pisau (Nanang Dwi Priharyadi)

PULANG PISAU,Rajawali1news.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pulang Pisau menggelar tes urine bagi 152 pejabat eselon III, Rabu 5 Oktober 2025. Langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i mengapresiasi langkah BNK dan jajarannya yang proaktif membantu pemerintah daerah mewujudkan lingkungan birokrasi yang bersih dan berintegritas.

“Tes urine ini bukan bentuk ketidakpercayaan, tetapi komitmen kita bersama memastikan seluruh pejabat bekerja dengan hati bersih dan pikiran jernih. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjauhi narkoba,” tegas Bupati Rifa’i, Rabu 5 November 2025.

Di tempat sama, Kepala BNK Pulang Pisau, Nanang Dwi Priharyadi, menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemkab Pulang Pisau dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan birokrasi. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

“BNNK hari ini memberikan tes narkoba melalui urine. Intinya kita berharap para pejabat yang mengemban tugas benar-benar profesional, memiliki kemampuan, dan terbebas dari bahaya narkoba,” kata Nanang.

Nanang menegaskan ASN adalah teladan bagi masyarakat, sehingga harus mampu menjaga marwah dan integritasnya. Pemerintahan yang bersih, katanya, dimulai dari pejabat yang memiliki komitmen moral dan disiplin kuat, termasuk menjauhi narkoba dalam bentuk apapun.

Ia menambahkan, apabila dari hasil pemeriksaan terdapat pejabat yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, maka hasil tersebut akan dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Proses tindak lanjut ini juga akan melibatkan BNK Pulang Pisau untuk memberikan rekomendasi langkah tepat.

“Ini masih proses. Jika ada yang positif, nanti kita laporkan kepada Pemerintah Kabupaten. Intinya, BNNK akan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti,” pungkasnya. (RHN)