Sekda Pulang Pisau Tetapkan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran

Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Tony Harisinta

PULANG PISAU,Rajawali1news.com – Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Tony Harisinta menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah saat ini membuat pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas pembangunan, dengan tetap mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Laporan Hasil Reses, Senin 9 Februari 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pulang Pisau.

Sekda Tony menyampaikan bahwa kondisi APBD Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan signifikan, sehingga seluruh program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

“Memang kita akui kondisi anggaran kita sangat terbatas. APBD kita terjun bebas, namun kita tetap optimis dan terus mendukung program-program nasional yang sedang berjalan,” ujar Tony.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berharap kondisi perekonomian dapat membaik pada tahun 2027, sehingga program-program prioritas daerah dan aspirasi masyarakat dapat kembali direalisasikan secara bertahap.

“Tentu tidak semua aspirasi bisa langsung kita wujudkan. Namun yang bersifat sangat prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain itu, Tony menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang memiliki risiko keselamatan tidak bisa diabaikan, seperti jalan berlubang dan jembatan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

“Kalau infrastruktur itu berdampak pada keselamatan masyarakat, maka itu menjadi prioritas untuk segera ditangani,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menyampaikan bahwa DPRD memahami keterbatasan fiskal daerah saat ini, namun tetap mendorong agar pemerintah daerah fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat.

“Dari hasil reses, aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan pemerintahan, ekonomi, serta layanan dasar. Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (RHN)