Lantik 74 Pejabat Fungsional, Plt Bupati Tulungagung Warning: Jabatan ASN Dipertanggungjawabkan Dunia Akhirat

waktu baca 2 menit
Selasa, 5 Mei 2026 18:09 0 12 REDAKSI

Foto : Pelantikan 74 pejabat fungsional, Selasa 5 Mei 2026

TULUNGAGUNG,Rajawali1news.com – Gerak cepat usai tunjuk Pj Sekda baru, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin langsung melantik 74 pejabat fungsional, Selasa 5 Mei 2026. Pelantikan digelar di Ruang Rapat Prajamukti, lantai dua Kantor Bupati.

Bersamaan dengan sumpah jabatan, dilakukan juga penyerahan SK PNS tahun 2026. Hadir mendampingi Plt Bupati, Pj Sekda Tri Hariadi, Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM Soeroto, dan Kepala OPD.

Baharudin tak banyak basa-basi. Ia langsung mengingatkan 74 pejabat baru soal beratnya amanah ASN. “Banyak warga yang ngimpi jadi ASN tapi gak kesampaian. Kalau sudah dapat, buktikan dengan kerja. Jangan sampai jabatan ini cuma buat gaya-gayaan,” tegasnya.

Ia merinci, 74 pejabat yang dilantik meliputi pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Jabatan fungsional disebutnya ujung tombak profesionalitas ASN sesuai UU No 20 Tahun 2023. “Kalian terikat kode etik. Mikir dulu sebelum bertindak. PNS harus jadi motor perubahan, bukan beban,” kata Baharudin.

Pesan paling keras dilontarkan di akhir. Plt Bupati minta ASN ekstra waspada. “Kerja harus giat, cermat, hati-hati. Tanggung jawabnya dobel: ke rakyat dan ke Allah SWT. Pastikan program Pemkab jalan bener,” pesannya.

BKPSDM: Tulungagung Darurat Tenaga Ahli, Usulkan 287 CPNS Baru

Kepala BKPSDM Soeroto mengungkap, 74 pejabat ini terdiri dari 72 CPNS yang diangkat PNS dan 2 orang peralihan jabatan. Prosesnya sudah ditarik sejak April 2025.

“Ini untuk nutup kekurangan tenaga ahli,” aku Soeroto. Ia menyebut Tulungagung butuh banyak nakes. BKPSDM sudah mengajukan 287 formasi CPNS 2026 ke pusat. “Prioritas dokter spesialis sampai perawat. Tapi masih nunggu lampu hijau Kemenpan-RB,” jelasnya.

Pelantikan masif ini digelar sehari setelah Tri Hariadi dilantik jadi Pj Sekda. Sebelumnya, Plt Bupati juga menyinggung “pemeriksaan yang masih berlangsung” di Pemkab. Dua agenda beruntun ini menguatkan sinyal: birokrasi Tulungagung sedang dirapikan total jelang 2026.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA