Mahasiswa Sidoarjo Desak Perbaikan Pelayanan Publik Dalam Forum Rakor Pemerintah
Foto : Jajaran Forkopimda Sidoarjo dengan elemen mahasiswa di Kedai Kopi
Sidoarjo,Rajawali1news.com – Forum koordinasi yang mempertemukan jajaran Forkopimda Sidoarjo dengan elemen mahasiswa di Kedai Kopi Ahmed menjadi panggung krusial bagi aktivis kampus untuk menagih komitmen pemerintah daerah. Pertemuan ini dipicu oleh kegelisahan mahasiswa terhadap lambatnya penanganan isu fundamental seperti pendidikan anak terlantar, infrastruktur jalan yang rusak, hingga praktik pungutan liar yang masih membayangi penerimaan siswa baru. Kehadiran para pimpinan daerah dalam format yang lebih santai ini tidak menyurutkan ketajaman kritik mahasiswa yang memandang bahwa koordinasi di atas kertas harus segera bertransformasi menjadi aksi nyata di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Dr. Ng. Tirto Adi, MP, M.Pd., mengapresiasi daya kritis mahasiswa sebagai energi tambahan bagi perbaikan manajerial di instansinya. Ia menegaskan bahwa setiap poin keberatan yang disampaikan, terutama mengenai pungli dan akses pendidikan bagi anak marginal, akan menjadi prioritas evaluasi tim teknis dinas.
“Aspirasi teman-teman mahasiswa adalah cermin objektif bagi kami untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan telah menyentuh akar rumput tanpa hambatan administratif,” ujar Tirto Adi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pengawasan masyarakat dan otoritas pendidikan guna menutup celah praktik ilegal yang merugikan orang tua siswa. “Kami sangat terbuka terhadap pengawalan dari rekan-rekan mahasiswa agar integritas dalam proses penerimaan siswa tetap terjaga dan pelayanan pendidikan menjadi lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo,” tambahnya.
Ketua DPC GMNI Sidoarjo, Antonius Sarozame Duha, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan sekadar menjadi pelengkap dalam rapat koordinasi tersebut, melainkan sebagai fungsi kontrol yang ketat. Menurutnya, persoalan jalan rusak dan penanganan sampah bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti belum optimalnya tata kelola anggaran yang berpihak pada kenyamanan warga. Senada dengan hal tersebut,
“Kami hadir bukan untuk mempermanis pertemuan, melainkan membawa amanah rakyat yang gelisah dengan jalan berlubang dan sampah yang menumpuk, sehingga pemerintah harus sadar bahwa setiap rupiah APBD harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata,” tegasnya.
Bagus Arif dari BEM UMSIDA menekankan bahwa keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik harus dibarengi dengan transparansi penyelesaian masalah secara berkala.”Keterbukaan dalam diskusi adalah awal yang baik, namun kami menuntut komitmen tertulis dan langkah konkret yang bisa diawasi secara terbuka oleh publik agar rapat ini tidak sekadar menjadi ajang menampung keluhan tanpa solusi,” ungkap Bagus Arif.
Sementara itu, Taufik dari HMI menyoroti urgensi peningkatan pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa terabaikan saat membutuhkan bantuan medis darurat.”Peningkatan layanan kesehatan adalah harga mati bagi kami, karena akses medis yang cepat dan adil adalah hak dasar warga Sidoarjo yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan birokrasi,” ujar Taufik.
Pertemuan ini menjadi pengingat bagi jajaran birokrasi Sidoarjo bahwa mahasiswa tetap berdiri tegak sebagai penyambung lidah rakyat yang menuntut perubahan nyata. (YG)
Pos terkait
Pos terbaru
Tidak ada komentar