Reses III DPRD Tahun 2026 Sumenep Untuk Penyusunan Program Pembangunan dan Kebijakan Anggaran Daerah

Foto : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal.

SUMENEP,Rajawali1news.com – Aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal mendominasi hasil Reses III Tahun 2026 yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sumenep dalam Rapat Paripurna, Jumat (10/7/2026).

Laporan tersebut menjadi bahan awal bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun arah kebijakan serta prioritas penganggaran daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan.

Reses III yang berlangsung pada 30 Juni–7 Juli 2026 dimanfaatkan para anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung melalui dialog di daerah pemilihan masing-masing.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun melalui Reses III DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hasil serap aspirasi itu akan menjadi perhatian serius bagi kami. Nanti akan kami bicarakan bersama legislatif. Kita harus selektif dalam menyikapi persoalan ini, sehingga seluruh usulan yang masuk dapat menjadi perhatian serius bagi kami.

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal menegaskan seluruh masukan yang dihimpun dari tiap fraksi akan menjadi referensi dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan selama reses mencerminkan kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Jadi, hasil serap aspirasi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh setiap fraksi itu harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan perekonomian masyarakat,terang politisi PDI Perjuangan itu.

Berdasarkan laporan tujuh fraksi kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan yang efektif harus dibangun melalui pendekatan partisipatif sehingga kebijakan pemerintah memiliki keterhubungan langsung dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Sejumlah usulan teknis lainnya ikut disampaikan, seperti percepatan pembangunan jaringan listrik di kawasan kepulauan peningkatan fasilitas pelabuhan penyediaan ambulans, pembangunan jalan usaha tani hingga pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tetap sesuai harga eceran tertinggi. (Akbar)