“Membedah Anggaran, Menata Masa Depan Tulungagung” Paripurna DPRD Bahas LKPD 2025 dan Rencana KUA-PPAS 2027

Foto : DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna.

TULUNGAGUNG,Rajawali1news.com – Ruang Graha Wicaksana sore itu penuh. Bukan hanya oleh kursi dan meja, tapi oleh tanggung jawab. DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan 3 agenda penting. Membahas pertanggungjawaban uang rakyat tahun 2025, menyusun peta belanja tahun 2027, dan melantik wajah baru dewan melalui sumpah PAW. (Kamis, 23 Juli 2026)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Marsono. Hadir PLT Bupati Ahmad Baharudin, Forkopimda, Sekda, kepala OPD, staf ahli, asisten, hingga para camat. Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Eko Wijianto menyampaikan 6 poin rekomendasi.

Mulai dari penggunaan SiLPA untuk menambal defisit Jaminan Kesehatan agar UHC bisa berjalan, penindakan tegas pada rekanan nakal, pembenahan sistem pengadaan, payung hukum bagi PUPR untuk rawat jalan, penguatan monev antara eksekutif-legislatif, sampai penyusunan anggaran yang benar-benar nyambung dengan RPJMD 2025–2029.

“Kami ingin anggaran ini tidak hanya habis, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Eko.

Dalam kesempatan itu, PLT Bupati Ahmad Baharudin juga menyampaikan LKPD 2025. Berdasarkan audit BPK, Tulungagung meraih opini Wajar Dengan Pengecualian.

Beliau menerima dengan lapang dada.
“Ini bukan untuk disesali. Ini untuk kita jadikan bahan bakar perbaikan. Ke depan tata kelola harus lebih tertib, lebih transparan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Apresiasi juga beliau sampaikan ke DPRD yang terus mengawal proses penyusunan laporan keuangan daerah. Menatap 2027 dengan 8 Prioritas. Tak hanya menoleh ke belakang, paripurna ini juga menatap ke depan.

Pemkab mengajukan Rancangan KUA-PPAS 2027 dengan tema besar “Tulungagung Berkarakter”. Isinya tentang penguatan SDM yang berakhlak, ekonomi lokal yang naik kelas, dan pemerintahan yang bersih.

Ada 8 program prioritas yang disiapkan. Dari kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga budaya dan kebencanaan.

Proyeksi pendapatan 2027 sebesar Rp2,708 Triliun. Belanja Rp2,995 Triliun. Defisit Rp286,87 Miliar akan ditutup melalui pembiayaan.

“Mari kita bahas bersama di Banggar dan TAPD. Agar 2027 nanti APBD kita benar-benar berpihak pada rakyat,” ajak Ahmad Baharudin.

Paripurna hari ini adalah cermin. Ada yang perlu diperbaiki dari kemarin. Ada yang harus diperjuangkan untuk esok. Karena pada akhirnya, anggaran yang baik adalah anggaran yang jujur. Dan pemimpin yang baik adalah yang berani dievaluasi. (BB)