“Bukan Sekadar Angka! Plt Bupati Ahmad Baharudin Sampaikan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026, Defisit Tembus Rp477 Miliar” Setiap Rupiah Harus Kembali Jadi Manfaat Untuk Rakyat

Foto : Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD

TULUNGAGUNG,Rajawali1news.com – Ruang Paripurna Graha Wicaksana Lantai 2 DPRD Tulungagung kembali menjadi panggung penting penentu arah masa depan daerah. Rabu, 9 September 2026.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi menyampaikan dua dokumen keuangan paling krusial: Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri pimpinan serta anggota dewan, jajaran Forkopimda, Sekda, dan seluruh Kepala OPD. Di atas podium, Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M. tampil menyampaikan pidato anggaran dengan nada tegas dan penuh makna.

Di awal sambutannya, Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengagendakan rapat paripurna tersebut. Menurutnya, ini adalah bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Tulungagung.

Namun yang paling menggetarkan adalah pesannya tentang filosofi anggaran.

“Penyusunan APBD ini bukan sekadar menyusun angka pendapatan, belanja maupun pembiayaan, tetapi bagaimana seluruh kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung,” tegas Ahmad Baharudin.

Kalimat itu bukan sekadar retorika. Itu adalah janji.

Selanjutnya, Plt. Bupati memaparkan struktur anggaran secara rinci dan transparan.

Untuk Rancangan APBD 2027, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2.708.325.466.214,02. Sementara belanja daerah mencapai Rp2.995.191.917.037,86. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp286.866.450.823,84 yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.

Angka yang besar. Tapi terukur.

Sementara untuk Rancangan Perubahan APBD 2026, dinamika anggaran terlihat lebih menantang.

Pendapatan daerah mengalami penyesuaian, dari sebelumnya Rp3.015.225.983.588,87 menjadi Rp2.991.288.766.927,24. Artinya ada penurunan.

Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami kenaikan signifikan. Dari semula Rp3.233.994.186.057,87 naik menjadi Rp3.468.938.340.015,81.

Kondisi inilah yang menyebabkan defisit setelah perubahan mencapai Rp477.649.573.088,57. Angka defisit yang cukup besar ini akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan setelah perubahan dengan nilai yang sama, Rp477.649.573.088,57.

Defisit bukan berarti boros. Defisit dalam Perubahan APBD ini adalah cerminan kebutuhan. Kebutuhan untuk percepatan pembangunan, kebutuhan untuk pelayanan publik, kebutuhan untuk infrastruktur yang belum tersentuh.

Oleh karena itu, Ahmad Baharudin kembali menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang berintegritas.

“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran ini dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia tidak menutup diri. Ia justru membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik dan masukan dari DPRD.

“Kami siap menerima masukan, saran dan rekomendasi dari DPRD. Eksekutif dan legislatif harus terus bersinergi agar APBD yang nantinya ditetapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tulungagung,” tegasnya lagi.

Plt. Bupati yang dikenal dekat dengan rakyat ini menutup sambutannya dengan penekanan yang kuat.

“Setiap kebijakan anggaran harus memiliki orientasi yang jelas, yaitu untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya.

Selanjutnya, dua Ranperda tersebut akan dibahas bersama secara mendalam antara Pemkab dan DPRD sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Rapat paripurna hari itu bukan hanya soal angka. Tapi soal harapan. Harapan 1,2 juta warga Tulungagung yang menggantungkan masa depannya pada kebijakan yang diambil hari ini di gedung dewan.

Karena pada akhirnya, APBD bukan milik bupati, bukan milik dewan.
APBD adalah milik rakyat. Dan setiap rupiahnya harus kembali menjadi jalan yang mulus, sekolah yang layak, puskesmas yang ramah, dan ekonomi rakyat yang tumbuh. (BB)