Dishanpan Pulang Pisau Ungkap Tengkulak Luar Daerah Jadi Pemicu Lonjakan Harga Beras

PULANG PISAU,Rajawali1news.com – Kenaikan harga beras yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau belakangan ini mendapat perhatian serius dari Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) setempat. Salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah maraknya aktivitas tengkulak dari luar daerah yang membeli gabah langsung dari petani Pulpis.

Selasa 14 Oktober 2025, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dishanpan Pulpis, Rony Eka Candra menjelaskan bahwa selain dampak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga gabah, tingginya minat tengkulak luar daerah turut memengaruhi stabilitas harga di pasar lokal. “Mereka membeli gabah dari petani di Pulpis, kemudian digiling di daerah lain seperti Palangka Raya dan Banjarmasin, lalu berasnya dijual kembali ke Pulpis dengan harga yang jauh lebih tinggi,” ungkap Rony.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ironi tersendiri. Pulang Pisau dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar kedua di Kalimantan Tengah, namun masyarakatnya justru harus membeli beras dengan harga tinggi akibat pasokan lokal berkurang. “Harga gabah di tingkat petani sekitar Rp6.000 per kilogram, sedangkan tengkulak luar berani membayar hingga Rp7.000. Akibatnya, stok lokal cepat terserap keluar,” jelasnya.

Rony menyebutkan bahwa praktik seperti ini membuat rantai pasok beras di Pulang Pisau tidak stabil, sehingga berdampak langsung terhadap harga di pasar. Dishanpan pun berupaya mengantisipasi agar ketersediaan beras di daerah tetap aman dan tidak tergantung pada pasokan dari luar.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah membeli langsung gabah dan beras hasil program food estate dari petani lokal. “Beras tersebut kemudian kami distribusikan ke wilayah-wilayah yang rawan kekurangan stok, agar harga tetap terkendali,” ujarnya.

Rony berharap langkah ini dapat menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi kepentingan petani Pulang Pisau. “Kita ingin agar beras hasil petani Pulpis dinikmati masyarakat Pulpis sendiri. Pemerintah daerah terus berupaya agar harga tetap stabil tanpa merugikan petani,” pungkasnya. (RHN)