Air Bersih hingga Sertifikat Huntap Dikeluhkan Warga Bangga ke Longki Djanggola

Foto : reses Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Senin (27/7/2026)

Sigi,Rajawali1news.com – Persoalan air bersih hingga belum tuntasnya sertifikat hunian tetap (huntap) menjadi keluhan utama warga Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, saat reses Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Senin (27/7/2026). Reses digelar di Pusat Evakuasi Masyarakat (PEM) Bangga.

Kepala Desa Bangga, Abrar Ganasatu, mengatakan warga Huntap Bangga masih kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Meski sumur dalam telah dikerjakan sekitar enam bulan terakhir, debit air dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga.

“Air bersih Huntap Bangga masih kurang. Banyak warga harus turun ke bawah mengambil air dari Sungai Miu di Dusun III. Sumur dalam sudah dikerjakan, tapi airnya belum mencukupi,” kata Abrar.

Selain itu, Abrar mengungkapkan masih ada warga huntap yang belum menerima sertifikat tanah. Permohonan penyelesaiannya telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi.

Ia juga menyoroti fasilitas olahraga di kawasan huntap yang dinilai belum layak karena masih terdapat paku-paku beton yang tertancap di lapangan.

Keluhan serupa disampaikan Anggota DPRD Sigi Fraksi Gerindra, Fadlin Yabi. Menurutnya, sebanyak 99 kepala keluarga penghuni huntap belum memperoleh sertifikat karena proses penyerahan lahan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa belum rampung.

“Masalah ini sudah kami sampaikan ke ATR/BPN. Kami juga menyampaikan langsung kepada Pak Longki agar bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Longki menegaskan kedatangannya ke Desa Bangga memang untuk menyerap langsung keluhan masyarakat.

“Saya datang ke sini untuk mendengar aspirasi, curhatan, dan keluhan masyarakat. Yang bisa saya tangani langsung akan saya upayakan, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan saya sampaikan kepada Bupati Sigi, Rizal Intje Nai,” katanya.

Longki juga meminta maaf datang sedikit terlambat karena terlebih dahulu berziarah ke makam leluhurnya, Madika Bangga atau Pue Bongo.

“Tadi saya singgah berziarah ke makam Pue Bongo, kakek saya yang dimakamkan di sini,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, perwakilan Karang Taruna, Asmaul Hasanatan, meminta perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Ia menyoroti masih adanya anak sekolah dasar yang belum lancar membaca, ancaman penyalahgunaan narkotika, hingga pentingnya pendidikan karakter melalui seni, olahraga, dan pelatihan.

Sementara itu, Ketua PKK Desa Bangga yang juga Kepala SMP Negeri 21 Sigi, Fadliah, mengeluhkan keterbatasan air bersih dan fasilitas belajar di sekolahnya.

Menurut dia, jumlah siswa meningkat dari 37 menjadi 91 orang, namun sekolah masih kekurangan mebel sehingga satu kelas terpaksa belajar lesehan.

“Kami hanya mengandalkan satu tandon air seharga Rp 50 ribu yang habis dalam dua hari. Usulan ke pemerintah kabupaten sudah disampaikan, tapi belum terealisasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Longki meminta pihak sekolah segera mengajukan proposal.

“Buat permintaan resmi, nanti tenaga ahli kami akan menyampaikan ke Pemkab Sigi melalui bagian perlengkapan,” ujarnya.

Masjid Bocor hingga Tempat Pemandian Jenazah. Imam Huntap Dusun I RT 5, Aruji, meminta bantuan sekitar 2.500 buah nako dan 3.000 batako untuk memperbaiki masjid yang bocor saat hujan.

“Kalau hujan, air masuk semua ke dalam masjid,” katanya.

Longki meminta pengurus masjid segera membuat proposal.

“Silakan buat proposal, nanti saya bantu,” jawabnya.

Ketua BPD Bangga, Moh. Ikbal, juga meminta bantuan tempat pemandian jenazah serta peningkatan jalan desa yang telah diusulkan sejak 2018.

“Segera saya bantu,” kata Longki.

Lapangan Bola hingga PTSL, Tokoh masyarakat Idris berharap pemerintah membantu pembangunan lapangan sepak bola dan mendukung pelaksanaan kegiatan Haul Pue Bongo sebagai bagian dari pelestarian sejarah lokal.

Longki mengatakan akan meneruskan usulan pembangunan lapangan tersebut kepada Bupati Sigi dengan syarat masyarakat melengkapi proposal.

Sementara itu, Sekretaris Desa Bangga menyampaikan persoalan reforma agraria dan kebutuhan lahan pertanian masyarakat.

Warga lainnya, Arman Lapo, mempertanyakan kapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali dibuka di wilayah tersebut.

“Saya akan sampaikan ke ATR/BPN. Mudah-mudahan kuota PTSL bisa segera ditambah sehingga masyarakat yang belum memiliki sertifikat bisa segera terlayani,” kata Longki. ***

Laporan Stefi Lilis