Sebelas Kali Berturut-turut Raih WTP, Pulang Pisau Pertahankan Rekam Jejak Tata Kelola Keuangan

Foto : Wakil Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta.

PULANG PISAU,Rajawali1news.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin 8 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI sekaligus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ahmad Jayadikarta, opini WTP yang kembali diraih bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pulang Pisau untuk yang ke-11 kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut tidak terlepas dari peningkatan disiplin dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Setiap perangkat daerah dituntut untuk menjalankan program secara efektif serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan.

Wakil Bupati menambahkan, capaian tersebut juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tidak ingin berpuas diri. Ahmad Jayadikarta menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan akan terus dilakukan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (RHN)