
BANGKALAN,rajawali1news.com – Aliansi Masyarakat Bangkalan “Melawan” gelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jalan Soekarno Hatta pada Rabu (10/09), Dengan ribuan masyarakat Bangkalan turun ke jalan dari 10 Kecamatan sempat menjadi perhatian.


Massa mulai berdatangan dari berbagai penjuru titik kumpul di area Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Sementara itu, Sementara dari pihak petugas keamanan gabungan yang berjumlah sekitar 500 personel mulai dari Brimob Polda Jatim, Polres Bangkalan, Kodim 0829 Bangkalan, Satpol PP dan Dishub mengawal jalannya unjuk rasa.
Mereka menuntut Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menepati janji-janji politiknya. Terutama terkait pelaksanaan pembangunan yang hingga saat ini belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Bangkalan.
Massa juga menuntut Bupati agar mendahulukan sifat transparansi dalam pelaksanaan lelang proyek di Kabupaten Bangkalan.
Korlap aksi, As’ad menyatakan, bahwa saat ini kondisi Kabupaten Bangkalan sedang tidak baik-baik saja dengan beberapa persoalan yang belum tuntas. Seperti masalah sampah yang dinilai semrawut karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak memadai.
Pemerintah Bangkalan harus terbuka dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun dalam proses lelang proyek, Masyarakat Bangkalan akan selalu mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintah daerah. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi saat ini di Bangkalan.tegas As’ad selaku korlap.
Lanjutnya, infrastruktur yang tidak merata di desa-desa juga menjadi tanggung jawab Bupati Bangkalan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga OPD terkait.imbuhnya.
Menanggapi tuntutan-tuntutan dari para pendemo sekitar kurang lebih 5000 massa, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim didampingi Wakil Bupati Fauzan Jakfar dan para OPD menyampaikan, Jika pemerintah daerah akan terus berkomitmen dalam menyelenggarakan seluruh program daerah termasuk proses anggaran dan tender proyek.
” Semua aspirasi masyarakat Bangkalan kami dengar dan akan kami tampung. Selanjutnya akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ada. Termasuk menyelesaikan persoalan sampah dan pembangunan infrastruktur ” Kata Bupati Lukman.
Mengenai dugaan adanya intervensi dalam tender proyek, Bupati Lukman menegaskan kalau seluruh proyek tender dan program daerah sesuai dengan mekanisme dan secara transparan melalui forum musrembang hingga sistem e-katalog.
” Semua keraguan masyarakat terhadap kinerja kami akan dijawab dengan kebijakan prorakyat dan dipastikan akan sesuai dengan SOP ” tuturnya.
Diakhir Bupati melakukan tanda tangan kesepakatan tuntutan dari Aliansi Masyarakat Bangkalan, disaksikan para OPD dan juga dari para pendemo, dengan kembali ke titik awal di SGB keadaan tertib, aman dan kondusif.
(Wie)
Tidak ada komentar