DIDUGA KEPALA DESA MOROWUDI MAR’UP ANGGARAN PEMBANGUNAN TPT
GRESIK,Rajawali1news.com – Kemana saja tim pengawas pembangunan selama ini, sudah jelas pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan, tapi kok tidak ada teguran bahkan sampai proyek pembangun sudah dimulai tidak ada teguran, itulah lemahnya pengawasan dari dinas dinas terkait yang ada di kabupaten juga yang di kecamatan.
Bahkan pengawas dari kecamatan pun tampak membiarkan pembangunan yang memakai batu pedel atau batu kuning yang bekas dipakai, pengawas kecamatan itu memang tidak tau apa pura pura tidak tau.
Salah satu proyek TPT (tembok penahan tanah) yang ada di depan balai Desa Morowudi kecamatan Cerme ini nampak terlihat batu yang lama masih dipakai kembali padahal di dalam aturan itu tidak di perbolehkan karena jenis kegiatannya itu pembangunan, tapi di Desa Morowudi aturan itu tidak berguna karena walau sudah tau aturannya, pembangunan tetap di laksanakan menggunakan batu yang lama.
Pembangunan TPT desa Morowudi yang bersumber dari anggaran bantuan keuangan khusus (BK) dengan nominal anggarannya 200 juta yang dibangunkan TPT dengan panjang p1, 24, 50 m p2, 28,00, walau pembangunan tersebut dikatakan swakelola akan tetapi saat pengerukan masih tetap menggunakan alat berat atau bego, sudah jelas di aturan swakelola tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat berat atau bego.
Saat tim media Rajawali1news.com menemui Soleh selaku kepala desa Morowudi untuk melakukan konfirmasi terkait pembangunan TPT yang ada di depan kantor balai Desa Morowudi pada hari senin tanggal 23/6/2025 untuk konfirmasi tentang bangunan yang ada di depan balai Desa Morowudi kalau pembangunan TPT tersebut kok memakai batu pedel kades menjawab kalau pembangunan tersebut akan diperkuat dengan di slup dan pembangunan memakai batu kali atau batu hitam sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang disampaikan oleh Kepala Desa Morowudi, tuturnya.
Kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten Gresik maupun pemerintah kecamatan Cerme menjadikan para oknum kepala Desa untuk melakukan mark up anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Buat pemerintah kecamatan Cerme khususnya, kasih pembangunan agar selalu monitoring atau mengawasi jalannya pembangunan dari awal sampai akhir biar tahu proses pembangunannya, jangan hanya monitoring di saat pembangunan sudah selesai 100%.
Sampai berita ini ditayangkan kepala desa Morowudi tidak ada etika baik untuk klarifikasi atau hak jawab, pungkasnya. (Tim)
Pos terkait
Pos terbaru
Tidak ada komentar